Antisipasi Pelanggaran Pemilu 2024 : Karendal Ops Mantap Brata Tinombala 2024 Hadiri Rapat Koordinasi Bersama Bawaslu Kabuapten Poso

Poso – Tahapan pemilu 2024 saat ini telah memasuki fase kampanye terbuka, namun kerentanan terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye menjadi perhatian serius. Bawaslu Kabupaten Poso, sebagai lembaga pengawas pemilu, menggelar Rapat Koordinasi tentang Penanganan Pelanggaran Pengawasan Pemilu 2024 Bagi Penyelenggara Badan Adhoc.

Rapat yang digelar di Aula Ancyra jalan P. Sabang No. 72 Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, Kamis tanggal 01 Februari 2024 lalu, yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait antara lain Helmi Mongi M.SI (Ketua Bawaslu Kabupaten Poso), Wisnu Pratala, ST (Koordinator Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas), Ifran H.W. Tadene S.H (Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa), serta Prisca M.G Metulasa, SIP (Kasubag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Pemilu).

Turut hadir juga dalam kegiatan ini Fajrini Djamal (Staf HP2H Bawaslu Kab. Poso), Kabag Ops Polres Poso AKP Sudji Hartono SH (selaku Karendal Ops Mantap Brata Tinombala 2024), IPDA R. Situmorang, SH, dan 75 Panwascam Se-kabupaten.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Poso, Helmi Mongi M.SI, menegaskan kembali aturan terkait pelaksanaan kampanye di wilayah kabupaten. Ia menyoroti bahwa dalam tahapan kampanye, tidak diizinkan membawa anak-anak pada saat pelaksanaan kampanye.

“Bawaslu Kabupaten Poso mengingatkan kepada semua pihak terkait agar mematuhi peraturan terkait pelaksanaan kampanye. Salah satu poin yang perlu ditekankan adalah larangan membawa anak-anak pada saat pelaksanaan kampanye demi menjaga suasana yang kondusif dan aman,” ujar Helmi Mongi.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Poso AKP Sudji Hartono SH, yang di dampingi oleh Satgas Gakkum Ops Mantap Brata Tinombala 2024 IPDA R. Situmorang, SH, memberikan penjelasan terkait tata cara penelusuran indikasi dugaan pelanggaran pemilu dan upaya pengamanan pemilu 2024.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak terkait tentang pentingnya menjalankan tahapan pemilu dengan integritas dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Berita Terkait: